Penyakit Busung Lapar Akibat Posyandu Kurang Maksimal
Selasa, 7 Juni, 2005 oleh: Siswono
Penyakit Busung Lapar Akibat Posyandu Kurang Maksimal
Gizi.net - Kurang maksimalnya peran posyandu akibat penerapan otonomi daerah menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah balita mengalami busung lapar atau gizi buruk di Indonesia.
"Sejak lima tahun terakhir ketika desentralisasi diterapkan, pos yang paling banyak dipotong adalah posyandu dan penanganan kesehatan secara sistemik di Indonesia," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kepada wartawan di Surabaya, Jumat (3/6).
Menkes mengaku tidak heran ketika muncul kasus busung lapar atau gizi buruk, karena memang pemerintah pusat sama sekali tidak mendapat laporan dari daerah, sehingga penanganan tidak bisa dilakukan secara cepat.
Dengan perubahan undang-undang otonomi daerah, kata Menkes, pemerintah pusat bisa bernafas lega, karena dimungkinkan bisa menangani soal-soal kesehatan sampai ke daerah terpencil.
"Kalau sistemnya seperti dulu, terpotong-potong maka sulit bagi pemerintah pusat memantau setiap perkembangan penyakit di daerah, setelah parah baru kita tahu. Ini persoalan pelik yang kita hadapi," ujarnya.
Meski Depkes memiliki peranan sampai ke daerah terpencil, bukan berarti mengambil peranan dinas kesehatan setempat. Hanya saja, koordinasi bisa semakin diitensifkan, penanganan bisa terkoordinasi secara sistematik.
Dalam kesempatan itu Menkes juga menjelaskan, jumlah balita yang mengalami gizi buruk di seluruh Indonesia mencapai 8 persen dari total jumlah balita di Indonesia.
"Sejak dulu memang sudah ada gizi buruk hanya saja di Nusa Tenggara Barat memang agak tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Untungnya bisa diketahui secara cepat sehingga bisa ditangani," ujarnya.
Khusus kasus NTB, setelah dilakukan penelitian teryata banyak ibu-ibu yang tidak mengerti memberikan makanan yang baik terhadap balita.
Karena itu, lanjut Menkes, pemerintah semakin mengintensifkan peran posyandu di provinsi tersebut agar penerangan tentang memberikan makan yang baik untuk balita diketahui ibu-ibu.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyusun program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi gizi buruk yang ada di Indonesia.
"Dengan langkah tersebut diharapkan masalah gizi buruk tidak terjadi lagi di Indonesia. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam menangani kasus tersebut," tambahnya. (FL/Ol-1)
